MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (KS) akan menerima bantuan dana sebesar US $ 38 juta atau Rp361 miliar, Senin (1/3) pagi. Bantuan tersebut diterima dari PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) bertepatan dengan peringatan 10 tahun operasi produksinya yang akan diserahkan di Guest House PT NNT.

MATARAM – Sensus Penduduk (SP) 2010 yang merupakan keharusan dilaksanakan setiap 10 tahun sekali memenuhi kewajiban dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain keperluan bahan cetakan yang didistribusikan oleh kantor pusat Badan Pusat Statistik dana yang disiapkan khusus Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapat Rp53 miliar. Biaya tersebut antara lain untuk keperluan operasional kesekretariatan dan honor petugasnya.

MATARAM – Banyaknya kawin siri di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengakibatkan kesengsaraan kaum perempuan. Penyebabnya, mereka menikah pada usia dini dan menyandang buta aksara. Rendahnya kwalitas perempuan yang berumah tangga tersebut menimbulkan mudahnya terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga menimbulkan perceraian.

MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerima kunjungan tim medis Pemerintah Qatar, Kamis (25/2) kemarin. Mereka menjajaki ketersediaan perawat asal NTB untuk dipekerjakan di ruma sakit. Setiap tahunnya, Qatar memerlukan 200 orang tenaga perawat yang penghasilannya sebulan Rp10 juta.

JAKARTA- Menteri Agama Suryadharma Ali tak bisa memastikan kapan draf resmi pemerintah tentang RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan akan selesai. Yang jelas, tak ada harga mati dalam rancangan yang lazim disebut RUU Nikah Siri itu, termasuk tentang hukuman pidana.

PASURUAN - Menteri Agama Suryadharma Ali di depan para jemaah haul KH Abdul Hamid di Pondok Pesantren Salafiyah, Kebonsari, Kota Pasuruan, Jawa Timur, menjelaskan yang kini sedang menjadi sorotan publik, yakni penistaan agama dan nikah siri. Menag menuturkan, Selasa (23/2), kini terdapat sebuah LSM yang tengah melakukan “yudicial review” undang-undang tentang penistaan agama ke Mahkamah Konstitusi (MK).

MATARAM – Konsep Undang-Undang Daerah Kepulauan diuji publik di tiga daerah serempak, Rabu (24/2) pagi ini. Pertama diselenggarakan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang tidak ada perguruan tinggi.Kemudian dua daerah lainnya Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Utara (Sulut) yang ada perguruan tingginya namun kalangan akademisnya belum dilibatkan. Dua daerah kepulauan lainnya Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku Utara (Malut) yang ada perguruan tingginya sudah dilibatkan dalam penyusunan konsep undang-undang tersebut.